Di banyak sekolah Indonesia, tantangannya bukan kekurangan kegiatan. Justru sebaliknya: program ada, agenda ada, target ada, evaluasi ada, pelatihan ada, rapat ada, dan tindak lanjut pun sering ada. Tetapi di tengah semua itu, satu pertanyaan penting sering belum cukup terjawab: masalah mana yang sebenarnya paling mendesak untuk dibenahi lebih dulu?
Pertanyaan ini penting karena skala pendidikan Indonesia memang sangat besar. Data Jendela Pendidikan per 13 Maret 2026 menampilkan lebih dari 216 ribu sekolah, sekitar 2,7 juta guru, dan lebih dari 44,5 juta siswa. Dalam sistem sebesar ini, sekolah mudah sekali sibuk mengerjakan banyak hal sekaligus, tetapi tetap kesulitan menentukan fokus perbaikan yang paling berdampak.
Kalau melihat capaian belajar, urgensinya terasa jelas. Dalam PISA 2022, skor rata-rata Indonesia tercatat 366 untuk matematika, 359 untuk membaca, dan 383 untuk sains, jauh di bawah rata-rata OECD yang masing-masing 472, 476, dan 485. OECD juga mencatat hanya 18% siswa Indonesia mencapai setidaknya level 2 di matematika, sementara rata-rata OECD 69%. Ini menunjukkan bahwa persoalan pembelajaran dasar masih besar, dan sekolah tidak bisa mengandalkan pendekatan “semua dibenahi sekaligus” tanpa prioritas yang tajam.
Kalau ditarik lebih awal ke usia sekolah dasar, sinyalnya juga tidak ringan. Brief Bank Dunia tentang Indonesia menyebut learning poverty Indonesia berada di kisaran 53%, artinya sekitar separuh anak pada usia akhir sekolah dasar belum mampu membaca dan memahami teks sederhana sesuai usianya. Brief yang sama juga menyebut sekitar 7% anak usia sekolah dasar tidak berada di sekolah, dan sekitar 49% tidak mencapai batas minimum kecakapan membaca pada akhir sekolah dasar. Walau angka ini disusun untuk perbandingan global dan bukan satu-satunya ukuran nasional, pesannya tetap kuat: tantangan fondasi belajar di Indonesia masih sangat besar.
Di sinilah banyak sekolah terjebak. Karena masalahnya banyak, responsnya pun sering menjadi banyak: tambah program literasi, tambah pengawasan, tambah laporan, tambah monitoring, tambah forum koordinasi, tambah form evaluasi. Niatnya baik. Tetapi tanpa prioritas berbasis data, sekolah berisiko memecah energi ke terlalu banyak arah. Hasilnya, tim merasa sangat sibuk, namun perbaikan utamanya tidak selalu terasa.
Padahal arah kebijakan nasional justru bergerak ke kebalikannya: sekolah didorong untuk mengidentifikasi, merefleksikan, lalu membenahi berdasarkan data. Rapor Pendidikan dirancang untuk membantu satuan pendidikan membaca kondisi mutu pembelajaran, karakter, kualitas proses belajar, kompetensi guru, sampai pengelolaan yang partisipatif, transparan, dan akuntabel. Dokumen resminya juga menegaskan bahwa data Rapor Pendidikan sudah cukup lengkap untuk menjadi acuan dasar perencanaan, sehingga pada dasarnya sekolah tidak perlu terus-menerus menambah pengumpulan data yang terpisah dari sana.
Pembaruan paling baru juga menunjukkan arah yang sama. Pada 12 Maret 2026, Kemendikdasmen resmi memperbarui Rapor Pendidikan dengan memuat Data Capaian Mutu Layanan Pendidikan Tahun 2025 dan menambahkan indikator mutu baru. Pemerintah secara eksplisit menyebut pembaruan ini dimaksudkan untuk memperkuat perencanaan berbasis bukti di tingkat satuan pendidikan dan daerah. Pesannya cukup terang: sekolah tidak lagi cukup hanya menjalankan program, tetapi perlu membaca data untuk menentukan prioritas intervensi yang lebih terarah dan berkelanjutan.
Masalahnya, dalam praktik sehari-hari, banyak sekolah belum kekurangan data—mereka kekurangan cara membaca data menjadi keputusan. Ada data kehadiran, ada nilai, ada catatan perilaku, ada hasil asesmen, ada masukan orang tua, ada evaluasi guru, ada tuntutan administrasi dari berbagai arah. Tetapi ketika semuanya hadir tanpa sistem prioritas yang jelas, sekolah mudah masuk ke pola kerja reaktif: bergerak cepat untuk hal yang paling terlihat, bukan yang paling menentukan.
Itu sebabnya banyak sekolah merasa selalu sibuk tetapi tidak selalu merasa sedang maju dengan arah yang sama. Mereka mengerjakan banyak perbaikan kecil, tetapi belum tentu membenahi akar masalah yang paling memengaruhi mutu belajar. Misalnya, sekolah bisa sangat fokus pada pelaporan kegiatan, tetapi belum cukup fokus pada pola ketidakhadiran siswa. Sekolah bisa rajin membuat program baru, tetapi belum cukup kuat membaca apakah masalah utamanya ada pada literasi dasar, numerasi, iklim belajar, atau konsistensi tindak lanjut antarbagian. Dalam kondisi seperti ini, sekolah bekerja keras, tetapi prioritas perbaikannya mudah kabur.
Dari sudut pandang manajemen sekolah, ini adalah persoalan yang sangat nyata. Sumber daya selalu terbatas: waktu guru terbatas, energi tim terbatas, anggaran terbatas, perhatian pimpinan juga terbatas. Karena itu, kemampuan memilih satu-dua prioritas yang paling berpengaruh sering lebih penting daripada kemampuan meluncurkan banyak inisiatif sekaligus. Sekolah yang tumbuh sehat biasanya bukan sekolah yang paling banyak programnya, tetapi sekolah yang paling jelas membaca masalahnya dan paling disiplin menindaklanjuti hal yang benar-benar penting.
Dalam konteks ini, digitalisasi seharusnya tidak dipahami sekadar sebagai pemindahan proses ke layar. Nilai utamanya justru ada pada kemampuan membantu sekolah menyatukan data, melihat pola, dan membuat keputusan lebih cepat. Jika data tentang kehadiran, pembelajaran, administrasi, dan tindak lanjut siswa tetap berjalan sendiri-sendiri, maka sekolah tetap akan sulit menentukan prioritas, meskipun sudah memakai beberapa aplikasi sekaligus. Sebaliknya, ketika informasi utama lebih terhubung, sekolah lebih mudah membedakan mana gejala, mana akar masalah, dan mana intervensi yang perlu didahulukan.
Di sinilah kebutuhan mayoritas sekolah Indonesia sebenarnya sangat relevan: bukan sekadar lebih banyak fitur, tetapi lebih banyak kejernihan. Sekolah perlu dibantu melihat kondisi mereka secara utuh, lalu diarahkan ke fokus yang paling masuk akal. Mereka tidak membutuhkan sistem yang hanya membuat semua terlihat modern. Mereka membutuhkan cara kerja yang membuat keputusan lebih tenang, lebih berbasis bukti, dan lebih hemat energi tim.
Edula menjadi relevan di titik ini secara halus tetapi penting. Nilainya bukan hanya pada “adanya software”, melainkan pada bagaimana sekolah bisa lebih mudah memahami problem prioritasnya sendiri. Pendekatan seperti ini jauh lebih dekat dengan realita mayoritas sekolah: mereka tidak selalu butuh sistem yang paling rumit, tetapi mereka sangat butuh sistem yang membantu mereka berhenti bekerja dalam kabut prioritas.
Pada akhirnya, tantangan banyak sekolah Indonesia hari ini bukan sekadar banyaknya masalah. Tantangan sebenarnya adalah bagaimana membedakan masalah yang hanya ramai terlihat dari masalah yang benar-benar paling menentukan masa depan belajar siswa. Selama prioritas itu belum jelas, sekolah akan terus sibuk. Tetapi ketika prioritas mulai terbaca dengan jernih, langkah perbaikannya biasanya menjadi lebih masuk akal, lebih terukur, dan jauh lebih mungkin berdampak.
